Home / Unit Kerja / Bidang Informasi Publik

Bidang Informasi Publik

NAMA   :

NIP        :

Tugas dan Fungsi

  • Bidang Informasi Publik dipimpin oleh kepala bidang informasi publik yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan media ( media Relation ) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non pemerintah.
  • Bidang Informasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan strategi perencanaan dibidang hubungan media ( media Relation ) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non pemerintah;
  2. perumusan kebijakan teknis dibidang hubungan media ( media Relation ) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non pemerintah;
  3. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dibidang hubungan media  ( media Relation ) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non pemerintah;
  4. pelaksanaan pengelolaan dibidang hubungan media ( media Relation ) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non pemerintah;
  5. pelaksanaan penertiban dokumen dibidang hubungan media ( media Relation ) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non pemerintah;
  6. pelaksanaan dokumentasi hasil dibidang hubungan media ( media Relation ) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non pemerintah;
  7. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dibidang hubungan media  ( media Relation ) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non pemerintah; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.